PMII Bojonegoro: Sekolah Riset untuk Kawal Program Bupati


Islampers.com - Bojonegoro. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas terus dilakukan Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Salah satunya Sekolah Riset Kuantitatif (SRK) yang sekaligus untuk mengawal program Bupati Bojonegoro.

Setidaknya ada puluhan kader PMII dari tujuh komisariat di Kota Ledre mengikuti sekolah riset di Kantor Institute Development of Society (IDFoS) Indonesia jalan Sersan Mulyono nomor 35 Kelurahan Klangon Bojonegoro, dimulai Kamis (4/7).

Sekolah tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Riset dan Pengembangan Teknologi PC PMII Bojonegoro dengan mengusung tema Bekerja Mencari dan Meneliti.

Koordinator Lembaga Riset, Hendro Sulitiyo mengemukakan, sekolah riset ini merupakan program urgen bagi seluruh kader PMII se-Bojonegoro, untuk meningkatkan kapasitas penggalian dan mengkaji data. Sehingga PMII menghadirkan beberapa narasumber termasuk IDFoS dan instansi lembaga terkakit.

"Kebetulan juga di masa periode Bupati yang baru kemarin dilantik ada program petani mandiri. Itulah salah satu bagian dari adanya sekolah riset yang akan kami jadikan target penelitian," jelasnya.

Kegiatan sekolah riset sangat disambut positif seluruh kader yang mengikuti pelatihan tersebut. Termasuk Moch Zarkasi yang menjadi siswa sekolah riset mengaku ingin memahami lebih detil terkait teori riset dan proses penggalian data di lapangan. Sehingga dirinya mengikuti pelatihan tersebut dengan sunguh-sungguh.

"Sekolah riset ini layak untuk diikuti, karena setiap diskusi membutuhkan data di lapangan. Entah itu persoalan program pemerintah maupun program kampus," terangnya.

Ketua Umum PC PMII Bojonegoro M Nur Hayan menambahkan, sekolah riset kuantitatif ini merupakan salah satu program tahunan pengurus cabang. Untuk itu, kegiatan ini termasuk dengan fokus isu tahunan yang terjadi di Bojonegoro, yakni di bidang pertanian.

"Adanya belajar riset, kita bisa mengkaji program Kartu Petani Mandiri (KPM) Bupati dari sektor lapangan dari desa ke desa. Sehingga ada beberapa rekomendasi untuk pemerintahan berkaitan dengan pertanian di Bojonegoro," ujar Hayan.

Bulan Juni kemarin sebanyak 25 mahasiswa dari PMII Bojonegoro, Jawa Timur, berunjuk rasa mempertanyakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Anna Mu'awanah-Budi Irawanto saat kampanye, Rabu (19/6). Salah satunya pemberian KPM bagi para petani.

Ketua PMII Bojonegoro, Nur Hayan mengungkapkan, kartu KPM  yang dijanjikan Bupati dan Wabup Anna-Wawan tidak bisa diakes semua petani.  Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) No48 tentang Program Petani Mandiri, hanya petani yang tergabung dalam kelompok tani. (M Yazid/Muiz)

Sumber: nu.or.id (NU Online)

Advertisement

No comments

Silahakan berkomentar sesuai artikel